Praktikum Kesembilan Sosiologi Umum- LSM dan Negara

Just for Reference ya....

M.K. Sosiologi Umum (KPM 130)                                          Rabu, 12 November 2014

Praktikum ke-9                                                                         R.K. CCR 2.16/Q.09.2

Chairunnisa/G54140016

LSM dan Negara

Oleh:

Philip Eldridge

Asistem Praktikum :

1.      Dyah Utari (I34110060)

2.      Nurul Rizki (H44140099)

Analisis:

 

1.      Persamaan dan perbedaan

No	Aspek Kajian	Pemerintah	LSM
1	Persamaan	Pemerintah dan LSM pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat pada umumnya.	Pemerintah dan LSM pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat pada umumnya.
2	Perbedaan a.       Tujuan b.      Cara Pencapaian	Tujuan: Memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pembangunan nasianal demi tercapainya masyarakat yang sejahtera serta terciptanya negara yang adil dan makmur. Cara Pencapaian: §  Cenderung lebih sering berteori dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan juga kebijakan daripada melakukan aksi langsung. §  Lebih mementingkan birokratisasi. §  Pemerintah pada umumnya memiliki formalitas pada struktur organisasionalnya.	Tujuan: Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi pengeras suara masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah (negara). Cara Pencapaian: §  LSM lebih mewujudkan melalui suatu gerakan atau aksi langsung. §  LSM lebih bersifat partisipatif dan debirokratif atau tidak begitu mementingkan birokratisasi serta lebih mementingkan aspirasi masyarakat. §  Tingginya tingkat informalitas yang diadopsi LSM/LPSM dalam bentuk struktur organisasional.

2.      Birokratisme dan bukti birokratisme dalam pemerintah

Birokratisme merupakan sebutan untuk anggota birokrasi yang bertindak berbeda dengan maksud sebenarnya (Soekanto,1983). Gejala ini kemudian bercampur dengan persoalan lain, seperti korupsi dan nepotisme.

Birokratisme seringkali terjadi dalam pemerintahan hal tersebut dapat terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh sekertaris kabinet (Sekkab) yang di dalam bacaan dijelaskan hubungannya dengan donor luar negeri seringkali mereka (Sekkab) tidak mengikuti prosedur yang berlaku seperti keketatan persyaratan yang tak harus dipenuhi pada setiap tahap serta laporan periodik beserta pertanggungjawaban keuangan kepada Sekkab umumnya telah dianggap memadai dan dari hal tersebut dapat terlihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh Sekkab tersebut.

3.      Apakah jejaring dalam LSM dapat digolongkan dalam bentuk alternatif birokrasi? Berikan alasan

LSM dapat digolongkan ke dalam bentuk alternatif birokrasi hal ini dikarenakan memiliki pengorganisasian pengelolaan kegiatan dalam bentuk yang mirip dengan jejaring kolaborasi. Hal ini dilihat dari LSM yang juga memperjuangkan kepentingan bersama. LSM juga tergolong dalam Organisasi Non Pemerintah yang berjuang membela kepentingan masyarakat.